HARI  itu Rabu 4 April 2018, suasana Pelabuhan Tanjung Priuk riuh. Wisatawan mancanegara (wisman) berdiri bergerombol dan terlihat kebingungan. Di areal kedatangan, mereka mondar-mandir mencari taksi dan bingung harus bertanya ke mana. Maklum, semua petunjuk masih menggunakan Bahasa Indonesia, belum ada penambahan dalam Bahasa Inggris. Untuk pertama kalinya, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta disinggahi kapal pesiar yang membawa 4.000 penumpang, belum termasuk kru kapal.

Penumpang kapal pesiar Dream cruise yang ingin menjelajah Jakarta, tidak semuanya mengikuti paket-paket city tour yang ditawarkan biro perjalanan yang sudah bekerja sama dengan manajemen kapal pesiar. Banyak di antara mereka memutuskan turun untuk melakukan perjalanan sendiri, mengunjungi teman, keluarga, atau menuju mal tertentu karena sebelumnya sudah pernah datang ke Jakarta. Namun, karena tidak ada taksi, banyak di antara mereka akhirnya kembali naik ke kapal.

Awal April itu, Dream Cruise, kapal pesiar bintang 5, merayakan pertama kalinya kedatangan di Jakarta sebagai destinasi baru yang menjadi salah satu rute kapal pesiar tersebut. Sejak akhir 2017, Dream Cruise membuka beberapa rute baru di Indonesia, antara lain Surabaya dan Celukan Bawang di Bali. Sebelumnya Star Virgo, kapal pesiar lebih kecil di bawah manajemen yang sama dengan Dream Cruise, telah menyinggahi Pulau Komodo, Bali, Medan, Anambas, dan Jakarta pada 2015.

Dalam jumpa pers usai penyambutan, kondisi wisman yang kebingungan mencari taksi dipertanyakan wartawan. Penasehat Kehormatan Menteri Pariwisat Indroyono Soesilo juga menanyakan hal yang sama. Perwakilan dari PT Pelabuhan Indonesia II berjanji akan menelusuri di mana kesalah pahaman terjadi, supaya kejadian serupa tidak terulang lagi.

Senior Vice President International Sales, Genting Cruise Lines, Michael Goh, dalam sambutan sebelum jumpa pers, mengatakan Dream Cruise di bawah portfolio Genting Cruise Line berkomitmen ikut mengembangkan wisata bahari Indonesia dan akan melanjutkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat Indonesia. (*)